Dalam rangka meningkatkan kinerja BAPPEDA Pemerintah Kota Blitar dalam menyusun dokumen perencanaan,maka BAPPEDA Kota Blitar melaksanakanpengukuran “Kepuasan Perangkat Daerah Kota Blitar”. Adapun perangkat daerah Kota Blitar terdiri dari: Sekretariat Daerah Kota Blitar, Sekretariat DPRD Kota Blitar, Inspektorat Daerah Kota Blitar, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Perumahan Rakyat, Dinas

Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanaan Publik pasal 19 telah mengamatkan setiap penyelenggara pelayan publik menyusun dan menetapkan standart pelayanan publik sebagai acuan dalam penyelenggara dan pelayanan publik. Oleh karena itu pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur sebagai jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan publik (public service). Tingkat kualitas kinerja pelayanan

Pada hakekatnya pemerintah adalah pelayan kepada masyarakat. Ia dilahirkan bukan untuk melayani dirinya sendiri, melainkan untuk melayani masayarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Dalam kenyataannya, pelayanan yang dilakukan masih banyak mengalami hambatan, bahkan masih dikatakan mengecewakan.

Banyak faktor yang menjadi penyebab mengapa kualitas pelayanan birokrasi kita banyak mengalami persoalan-persoalan.

Untuk mengatasi kesan yang melekat pada masyarakat pengguna jasa layanan

Dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Kegiatan IKM tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh unit penyelenggara pelayanan publik sebagaimana

Kebutuhan masyarakat saat ini sangatlah heterogen dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kepuasaan diri. Berbagai cara ditempuh untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tuntutan kebutuhan pada akhirnya menyebabkan kondisi tubuh berangsung menurun dan kurang sehat jika tidak diimbangi dengan istirahat dan relaksasi batin yang cukup. Pariwisata merupakan sarana yang digunakan masyarakat dalam mengurangi perasaan jenuh, lelah, dan stress yang diakibatkan oleh kegiatan/rutinitas sehari-hari. Selain itu, penyelenggaraan kepariwisataan juga