Sebelum adanya kebijakan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran untuk mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan

Abstract: Reference books on Islamic Religious Education (PAI) courses in General Higher Education (PTU) need to be designed in line with the Industrial Revolution 4.0 era. This paper is to make a reference book for Islamic Religious Education courses in General Higher Education and to design reference books online. The focus of this research is the development of Islamic religious education reference books in online-based Public Higher Education.

The purpose of this study is to conduct a Khutbah book as a medium for improving student soft skills in PAI courses at Nahdlatul Ulama University Blitar. The focus of this research is the development of the Khutbah book as a medium for improving student soft skills with content according to updated scientific and social developments. Using the Research and Development method developed by Borg and Gall

Survei kepuasan masyarakat tersebut dilakukan dengan mengukur unsur-unsur yang menjadi indikator pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, seperti: persyaratan, prosedur,

waktu penyelesaian, biaya, jenis pelayanan, kompetensi dan perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, serta sarana dan prasarana Dari hasil tersebut, diharapkan bisa memberi masukan pada unit pelayanan Dinas Perpustkaan dan Kearsipan, agar dapat meningkatkan pelayanan publik.

Maksud dan tujuan dari kegiatan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilakukan secara konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dilakukan secara cepat, tepat, bermutu, terjangkau sesuai standar serta tidak diskriminatif. Pemerintah sebagai penyedia pelayanan dan penata layanan memiliki kewenangan yang luas untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Salah satu upaya meningkatkan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolok ukur terhadap kinerja pelayanan publik